TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menuai kritik soal vaksinasi Covid-19 berbayar, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan pemerintah akan menggratiskan vaksin Covid-19 untuk masyarakat. Menurut Jokowi, keputusan itu diambil setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan mengkalkulasi ulang keuangan negara.
"Saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," ujar Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 16 Desember 2020.
Atas keputusan tersebut, Jokowi menginstruksikan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
Ia juga menginstruksikan dan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk memastikan ketersediaan dan vaksinasi gratis ini. "Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ujar Jokowi.
Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan keputusan menggratiskan vaksin bertujuan agar Indonesia segera masuk fase kekebalan populasi alias herd immunity. Teori tersebut mensyaratkan, agar wabah di suatu daerah berakhir, harus ada minimum 70 persen populasi yang imun.
Dengan demikian, vaksinasi gratis ditargetkan diberikan kepada 182 juta orang atau 70 persen penduduk Indonesia. Sehingga 30 persen kelompok masyarakat lainnya sudah aman dan tidak perlu lagi divaksin.
Instruksi anyar Jokowi tersebut berbeda dengan rencana-rencana vaksinasi yang sudah dibikin pemerintah selama ini. Pemerintah mulanya mengumumkan dua skema vaksinasi, yaitu gratis dan berbayar. Vaksinasi gratis pada awalnya hanya akan diberikan kepada tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, serta penduduk kelompok berisiko dan kurang mampu. Adapun jumlah vaksinasi gratis disiapkan untuk 32 juta jiwa, sedangkan sisanya harus membayar.
